Memasuki musim kemarau yang berkepanjangan, ribuan penduduk di wilayah pesisir utara dan dataran rendah kini harus berhadapan dengan Krisis Air bersih yang sangat memprihatinkan. Sumur-sumur warga yang biasanya menjadi tumpuan utama kini mengering total, menyisakan dasar tanah yang retak-retak. Kondisi ini memaksa sebagian besar warga untuk mencari alternatif terakhir demi kelangsungan hidup, yakni dengan mengonsumsi air sungai yang kondisinya jauh dari kata layak. Air yang berwarna keruh dan berbau tersebut terpaksa digunakan untuk kebutuhan mencuci, mandi, hingga dikonsumsi setelah melalui proses penyaringan sederhana yang tidak mampu menghilangkan kontaminasi bakteri sepenuhnya.
Penyebab utama dari Krisis Air yang terjadi setiap tahun ini adalah rusaknya daerah tangkapan air di hulu serta minimnya infrastruktur pipa distribusi dari perusahaan daerah air minum yang menjangkau desa-desa terpencil. Selain faktor alam, pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan limbah domestik membuat kualitas air yang tersisa semakin menurun drastis. Warga yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli air tangki komersial tidak memiliki pilihan lain selain mempertaruhkan kesehatan mereka. Risiko penyakit kulit hingga gangguan pencernaan seperti diare kronis menghantui anak-anak dan lansia yang sistem imunnya rentan terhadap air yang tidak higienis tersebut.
Dampak sosial dari Krisis Air ini juga sangat mengganggu aktivitas produktivitas warga, karena mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya hanya untuk mengantre bantuan air tangki atau mengangkut jerigen dari sumber air yang sangat jauh. Biaya hidup pun meningkat tajam karena sebagian penghasilan harian yang seharusnya untuk kebutuhan pangan harus dialihkan untuk membeli air bersih dari pedagang keliling. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan fasilitas dasar yang sangat mencolok antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Rakyat kecil selalu menjadi pihak yang paling menderita saat fenomena alam yang ekstrem bertemu dengan keterbatasan infrastruktur publik.
Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus segera mengambil langkah darurat dengan memperbanyak titik distribusi bantuan air gratis dan melakukan dropping tangki secara rutin ke wilayah yang paling terdampak Krisis Air. Namun, bantuan tangki hanyalah solusi sementara yang tidak akan menyelesaikan masalah secara permanen. Pembangunan embung-embung desa, normalisasi sungai, serta perluasan jaringan perpipaan yang lebih masif hingga ke pelosok harus menjadi prioritas anggaran pembangunan tahun depan. Selain itu, kampanye pelestarian lingkungan dan penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai perlu digalakkan agar cadangan air tanah dapat kembali pulih secara alami dalam jangka panjang.